Holding BUMN Infrastruktur Segera Terwujud?

Liputan6.com, Jakarta - Rencana holding BUMN infrastruktur masih berlanjut. Direktur Utama PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo mengatakan, proses pembentukan holding ini masih terus dikerjakan.

Saat ini, HK sebagai leader dalam holding sudah menyiapkan seluruh keperluannya dan tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah.

"Semua prosesnya sudah diarahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). Sudah di luar kami," ungkapnya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (05/09/2019).

Sebagai informasi, pembentukan holding BUMN infrastruktur ini melibatkan HK sebagai pemimpin holding dengan anggota yang akan tergabung antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).

Pembentukan holding tersebut berlatarbelakang untuk menciptakan BUMN yang besar, kuat dan lincah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Pembentukan ini sekaligus dapat meningkatkan kompetensi, skala perusahaan, kapasitas pendanaan dan mendorong inovasi untuk mewujudkan perannya sebagai integrator pembangunan infrastruktur secara end to end.

Holding BUMN Mampu Wujudkan Kedaulatan Pangan

Sejak 1909 hingga 1974, pasar semen Indonesia 100 persen dikuasai Semen Padang, SemenGresik, dan Semen Tonasa

Pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus pangan merupakan hal mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024. Masalah pangan ini tak hanya menjadi persoalan ekonomi yang muncul setiap tahun, bahkan acap menjadi isu politik di masyarakat.

“Ketika ada masalah kelangkaan pangan, pemerintah kesulitan menugaskan BUMN karena sudah diambil alih oleh swasta atau asing. Kewenangan yang diberikan ke BUMN pun bersifat terbatas,” kata Direktur Utama PT Berdikari, Eko Taufik Wibowo, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).

Menurut Eko, dengan pembentukan holding BUMN Pangan, pemerintah akan lebih bisa menjamin ketersediaan berbagai komoditas pangan untuk rakyatnya. Dengan menggabungkan beberapa BUMN yang selama ini bertugas memasok pasar dengan beragam komoditas pangan, Eko yakin rantai pasok mulai dari hulu hingga ke hilir akan lebih bisa diandalkan.

Sehari sebelumnya, dalam acara Focus Group Discussin (FGD) yang diselenggarakan Masyarakat Profesional untuk Demokrasi (MPD), Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyajikan berbagai data yang menunjukkan masalah pangan ini memang merupakan hal yang krusial.

Data yang disampaikan kementerian pun sering berbeda dengan data yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) atau data hasil citra satelit. “Data produksi padi, misalnya, bisa ada gap lebar antara BPS atau citra satelit dengan data kementerian,” paparnya.

Anggaran

Ilustrasi luas lahan yang siap digarap para petani.

Menurut Andreas, sepanjang 2004 - 2014, terdapat berbagai program pemerintah seperti subsidi benih dan pupuk, selain program swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula. Namun pada saat yang sama, anggaran untuk pertanian dan pangan pun meningkat sebesar 611 persen.

Meski anggaran meningkat, jumlah rumah tangga petani justru menurun. Ini terjadi karena impor pangan juga meningkat, sehingga tidak menguntungkan petani. Impor pangan, terutama pada delapan jenis komoditas (beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih dan kacang tanah), bahkan sudah mencapai 27,62 juta ton pada 2018.

“Kalau ditambah garam sebesar 3 juta ton maka total impor pangan kita sudah mencapai 30 juta ton. Jika ini dibagi 20 persen saja untuk BUMN, maka kinerja BUMN kita akan sehat,” ujar Andreas.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Infrastruktur Belum Memadai, Mitsubishi Enggan Jualan i-MiEV

Liputan6.com, Jakarta - Mencoba peruntungan di pasar kendaraan ramah lingkungan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru menjual Outlander PHEV. Padahal, pabrikan berlambang tiga berlian ini juga memiliki citycar listrik, i-MiEV yang sudah didonasikan kepada pemerintah untuk diuji coba.

Dijelaskan Direktur Penjualan dan Pemasaran PT MMKSI, Irwan Kuncoro, ketersediaan infrastruktur di Indonesia yang belum memadai menjadi satu alasan jenama asal Jepang ini masih enggan membawa i-MiEV ke Tanah Air.

"i-MiEV tidak ada rencana untuk dijual. Apakah ada mobil listrik baru? secara global saya tidak tahu, tapi di Indonesia saya pastikan baru ini dulu (Outlander PHEV)," jelas Irwan saat berbincang dengan wartawan di sela-sela gelaran Indonesia Electronic Motor Show (IEMS) 2019, di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Lanjut Irwan, dengan keterbatasan infrastruktur pengisian baterai bakal menjadi masalah untuk mobil listrik, seperti i-MiEV. Terlebih, jika mobil nol emisi ini digunakan untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan Outlander PHEV, yang menggunakan kombinasi motor lisstrik dan mesin konvensional.

Selain itu, faktor lain juga memengaruhi, seperti i-MiEV yang merupakan citycar dinilai tidak begitu cocok dengan kondisi jalan di Indonesia. Namun, bukan terkait popularitasnya, tapi kemampuan di jalan.

"Kalau i-MiEV kan citycar, sementara Outlander PHEV lebih cocok untuk medan di Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, [Mitsubishi ](Irwan Kuncoro "")Outlander PHEV juga memiliki keunggulan lain, yaitu bisa digunakan sebagai genset jika terjadi bencana atau listrik padam.

Bawa 2 Kendaraan Ramah Lingkungan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) resmi menggelar pameran kendaraan listrik pertama, Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019.

Gelaran yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu-Kamis (4/5/2019) ini diikuti oleh 45 exhibitors, dan tidak terkecuali para agen pemegang merek (APM), seperti PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Pabrikan berlambang tiga berlian ini membawa dua unit model display, yaitu Outlander PHEV dan i-MiEV.

"Partisipasi MMKSI dalam ajang pameran kendaraan listirk pertama di Indonesia, merupakan salah satu wujud komitmen kami, dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dengan beralih ke kendaraan yang menggunakan daya listrik," jelas Naoyama Nakamura, President Director PT MMKSI, di booth-nya, Rabu (5/9/2019).

Lanjutnya, kendaraan listrik merupakan salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghemat energi. "Untuk itu, Mitsubishi ingin mulai memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia kendaraan yang tidak hanya dapat menunjang mobilitas, namun juga dilengkapi dengan teknologi terdepan yang lebih ramah lingkungan melalui MItsubishi Outlander PHEV yang baru kami luncurkan di GIIAS 2019," tegasnya.

Keikutsertaan PT MMKSI pada IEMS 2019 ini, sejalan dengan komitmennya akan keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia yaitu melalui Start Now Project, yang menjadi landasan dalam memberikan kontribusi untuk lingkungan yang lebih baik.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Perhatikan Disabilitas, Australia Bangun Beragam Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Jordan Steele-John merupakan senator dari kelompok lingkungan yang memelopori rencana penganggaran 1 miliar US Dollar untuk dana aksesibilitas infrastuktur dengan sasaran gedung-gedung publik untuk disabiltas.

Ia juga menganggarkan 400 juta US Dollar untuk infrastuktur transportasi umum untuk disabilitas yang rencananya selesai dalam empat tahun ke depan.

Steele-John mengatakan, belum pernah ada partai politik yang mau membuat terobosan program yang menantang ini.

"Kaum disabilitas – komunitas saya – masih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menerima standar pendidikan yang sama, lebih kecil kemungkinannya untuk dipekerjakan, lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki rumah mereka sendiri, dan lebih kecil kemungkinannya untuk mandiri secara finansial, namun lebih cenderung disalahgunakan karena tertekan menghadapi masalah mobilitas," ujar John dilansir www.newsdifabel.com, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, rencana tersebut bertujuan untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional terhadap kurangnya perumahan publik untuk disabilitas.

Maka dari itu, ia membangun 500 ribu rumah publik dan komunitas yang sepenuhnya dapat diakses di bawah badan Federal Housing Trust.

John mengatakan, ini juga mencakup komitmen sepenuhnya mendanai Skema Asuransi Difabel Nasional dan meningkatkan skema dengan mengakhiri pembatasan penempatan staf yang sewenang-wenang dan menciptakan sistem teknologi informasi yang sesuai untuk tujuannya.

Dia mengatakan kepada Pro Bono News bahwa Australia perlu berpikir tentang bagaaimana ia menangani disabilitas.

"Lebih dari empat juta orang penyandang disabilitas di Australia setiap harinya mengalami segregasi dan diskriminasi di rumah kita, tempat kerja kita, masyarakat kita, dan dalam lingkungan pendidikan dan kelembagaan," tegas John.

"Kami menggenggam krisis di tangan dan kami membuat seruan mendesak untuk melindungi hak-hak sipil, melindungi hak asasi manusia dari sebagian besar masyarakat Australia. Itulah mengapa sangat penting untuk memikirkan disabilitas," sambung dia.

John menegaskan, semua itu bisa membuat frustasi lantaran akses tetap menjadi masalah yang cukup signifikan bagi komunitas disabilitas.

Berharap Mendapat Dukungan

Penyandang disabilitas netra mengikuti pawai budaya di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan bertema “Menuju Disabilitas Merdeka” tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Steele-John juga mengatakan, Greens memperkenalkan kuota untuk disabilitas pada layanan publik Australia dengan perwakilan disabilitas dalam layanan publik.

Baginya, sat ini merupakan waktunya untuk membebaskan diri dari gagasan rencana dan strategi inklusi yang ditulis dengan baik dalam meningkatkan representasi.

"Kami membutuhkan sitem dengan dimandatkan untuk memiliki presentase tertentu dari tenaga kerja yang memperhitungkan komunitas kami," ucap John.

Meskipun rencana Greens akan menelan biaya miliaran Dollar, John mengungkapkan rencana itu dapat mudah dibayar dengan membuat perusahaan-perusahaan Australia dan perusahaan multinasional asing membayar dengan adil dari pajak.

Dia juga berharap platform itu akan mengumpulkan dukungan lintas partai untuk membuat rencana menjadi kenyataan.

"Apa yang kami usulkan adalah agenda hak-hak sipil yang radikal dan transformatif yang bertujuan untuk mendobrak hambatan yang memisahkan hampir empat juta warga Australia,sekarang terserah dengan pihak-pihak utama untuk memutuskan,apakah program semacam itu adalah sesuatu yang ingin mereka dukung," tutur dia.

Cátia Malaquias, pendiri dan direktur Starting With Julius, merupakan sebuah proyek yang mempromosikan inklusi disabilitas. Ia sangat senag jika rencana itu didukung oleh partai-partai besar.

"Sangat senang melihat komitmen Greens terhadap pendidikan inklusif bagi siswa disabilitas di ruang kelas reguler di sekolah-sekolah Australia, setelah partai berjanji untuk mengembangkan standar nasional baru pelatihan pendidikan inklusif. Program yang mendukung pendidikan inklusif adalah bagian dari hak yang diakui oleh Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas," ucap Cátia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur di 5 Destinasi Super Prioritas Telan Dana Rp 8,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 memproyeksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang.

Pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritasdilakukan secara bertahap, di mana pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk mengakselerasi pengembangan, Kementerian PUPR akan meningkatkan pagu anggaran infrastruktur menjadi sebesar Rp 7,1 triliun pada 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melaksanakan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkannya setelah rapat terbatas pada 15 Juli 2019.

"Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur," kata Menteri Basuki dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (11/9/2019).

Pada 2020, dalam mendukung konektivitas di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga membangun infrastruktur seperti Jembatan Tano Pangol di Kabupaten Samosir sepanjang 1,2 km. Anggaran untuk proyek ini adalah sebesar Rp 297 miliar dengan masa pelaksanaan 2020-2021. Kemudian Preservasi dan Pelebaran Jalan Lingkar Samosir, dengan total anggaran sebesar Rp 526 miliar.

Infrastruktur Sumber Daya Air

Mandalika-Kuta Lombok (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Selanjutnya, yakni infrastruktur Sumber Daya Air berupa Pelebaran Alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter dengan panjang 120 meter, dengan anggaran Rp 325 miliar. Kementerian PUPR juga melakukan Penataan Kawasan Parapat, yakni pembangunan gerbang kawasan Rp 148,2 miliar, dan penataan ruang publik Parapat dengan anggaran Rp 50 miliar

Di KSPN Borobudur, pada 2020 dilakukan kegiatan berupa penataan kawasan permukiman Borobudur dengan membangun Gerbang Palbapang dan penataan koridor Jalan Mayor Kusen dengan anggaran sebesar 150 miliar.

Lalu, pembangunan Gerbang Klangon dan penataan jalan Klaben, Gerbang Wisata Borobudur, serta Penataan parkir, drop off dan koridor pedagang kaki lima di kawasan Candi Mendut dengan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Untuk KSPN Lombok akan dilakukan pembangunan Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL)–Kuta Mandalika dengan panjang 17 km lebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun.

Labuan Bajo

Pemandangan Labuan Bajo dari atas Bukit Cinta (Liputan6.com/Ola Keda)

Selanjutnya, pembangunan Promendede dengan anggaran Rp 20 miliar, pengembangan kawasan Gili sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani dengan alokasi Rp 30 miliar.

Sementara untuk KSPN Labuan Bajo, pada 2020 dilakukan peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Atas, peningkatan jalan dan trotoar ruas jalan Soekarno Hatta Bawah, penataan kawasan Puncak Waringin, Batu Cermin, Kampung Baru, Bukit Pramuka, serta kawasan Rinca.

Kemudian untuk KSPN Manado–Bitung–Likupang akan diselesaikan pembangunan Bendungan Kuwilkawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, peningkatan Jalan Akses Likupang, pembangunan Jembatan Bitung–Pulau Lembeh, Jalan Tol Manado–Bitung, penataan Kawasan Bunaken, penataan Kawasan Pantai Malalayang, dan Kawasan Wisata Pantai PAAL–Likupang.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Sosok Menkominfo di Kabinet Kerja II Harus Bisa Mengakselerasi Infrastruktur Digital

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi), dikabarkan tengah menyusun Kabinet Kerja II yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

Jokowi mengungkapkan, komposisi kabinet barunya nanti akan terdiri 45 persen dari unsur partai politik dan 55 persen dari kalangan profesional. Jokowi juga memastikan jumlah menteri sama dengan periode sebelumnya, yakni 34 orang.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, salah satu yang harus dipertimbangkan Jokowi dalam penyusunan Kabinet Kerja II adalah tentang urusan ekonomi digital.

"Dalam berbagai kesempatan kampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, beliau sering angkat isu ini dan Indonesia memang seksi secara pasar untuk ekonomi digital," kata Heru melalui keterangannya, Jumat (13/9/2019).

Menurut Heru, salah satu yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi digital adalah masalah infrastrukturnya. Di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data International Telecommunication Union (ITU), posisi ICT Indonesia di nomor tujuh untuk 2017.

"Indonesia masih ketinggalan soal ketersediaan infrastruktur digital. Kita memang cepat beradaptasi dengan tren teknologi, tetapi tidak dalam menyediakan infrastruktur. Untuk Kabinet Kerja II dibutuhkan sosok yang mampu mengakselerasi infrastruktur digital di posisi Menkominfo jika jabatan itu masih ada," katanya menambahkan.

Dua Eks Dirut Telkom Layak Dipertimbangkan

Pria yang juga dikenal sebagai pengamat telko ini menyebut dua nama mantan Direktur Utama (Dirut) Telkom yakni Arief Yahya (Dirut periode 2012-2014), dan Alex J Sinaga (Dirut 2014- 2019) layak dipertimbangkan, bercermin pada sepak terjang keduanya selama memimpin Telkom.

Ia mengungkap, di masa keduanya memimpin terlihat Telkom yang paling stabil membangun ekosistem Device, Network, Application (DNA) dibandingkan operator lainnya.

"Visi Arief Yahya yang direalisasikan Alex dengan menjadikan Indonesia sebagai Digital Hub melalui konsorsium kabel laut yang menyambungkan Asia Tenggara dengan Eropa dan Amerika Serikat itu kan bagus sekali. Jadi, tidak salah kalau keduanya layak dipertimbangkan sebagai Menkominfo," katanya.

Heru menambahkan, nama lain yang layak dipertimbangkan untuk posisi Menkominfo adalah Gatot S. Dewa Broto yang saat ini menduduki posisi Sesmenpora.

"Gatot juga cocok karena paham regulasi dan kuat di Government Public Relations. Tiga orang ini saya rasa profesional yang layak dipertimbangkan untuk membuat Indonesia menjadi kekuatan digital di Asia," tutupnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Ini Proyek Besar BJ Habibie di Bidang Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie selama ini dikenal sebagai sosok yang giat mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia, termasuk cita-cita membangun pesawat R80. Tak hanya pesawat, mantan Presiden RI ketiga ini rupanya juga peduli terhadap pembangunan infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, BJ Habibie sempat melontarkan penilaian bahwa konsep membangun dari pinggiran yang dilakukan pemerintah saat ini perlu dilakukan agar tidak hanya fokus pada wilayah tertentu saja.

"Beliau bercerita bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depan, dan menurutnya pembangunan dengan konsep Indonesiasentris sudah tepat. Semangat Beliau untuk membangun Indonesia itu yang harus kita contoh," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2019).

Kiprah BJ Habibie tidak hanya dalam bidang teknologi pesawat terbang, tapi juga di bidang infrastruktur. Salah satunya Jembatan Barelang di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibangun di era kepemimpinan BJ Habibie menjabat sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam pada dekade 1990-an.

Adapun jembatan yang saat ini menjadi ikon pariwisata Kota Batam tersebut merupakan proyek besar yang melibatkan ratusan insinyur. Selaku pemrakarsa, BJ Habibie sama sekali tak mempekerjakan tenaga ahli asing pada saat itu, sehingga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Jembatan Barelang

Foto: Kementerian Pariwisata.

Jembatan Barelang terdiri dari enam buah jembatan dengan nama yang berbeda yang menghubungkan Batam dengan enam pulau lainnya, yakni Pulau Tonton, Nipah, Setokok, Rempang, Galang dan Galang Baru. Diketahui, satu yang terbesar dan terpanjang adalah Jembatan Tengku Fisabilillah atau yang dikenal juga sebagai Jembatan I, yang pada 2017 telah dilakukan pemeliharaan berkala oleh Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan, dia sebenarnya berencana menemui BJ Habibie untuk melaporkan peresmian jembatan yang dibangun di Timor Leste dengan nama Jembatan BJ Habibie pada akhir Agustus lalu. Proyek tersebut merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Timor Leste terhadap sosok Presiden ketiga Indonesia itu.

"Namun karena mendengar kabar bahwa kondisi Beliau kian menurun, rencana tersebut diurungkan menunggu kondisi kesehatan Beliau membaik. Namun takdir berkata lain," ujar dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More