Dana Tambahan Infrastruktur di Papua 2020 Naik Jadi Rp 2,85 T

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati sejumlah alokasi transfer ke daerah pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RUU APBN 2020. Salah satu kesepakatannya yaitu dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
“Sebesar Rp 4,68 triliun,” kata Koordinator Panitia Kerja Transfer ke Daerah RUU APBN 2020 Teuku Riefky Harsya dalam rapat antara pemerintah dan Banggar DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Setelah ini, RUU APBN 2020 akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disepakati menjadi UU.
Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrat tersebut merinci, bagian dana tambahan infrastruktur yang akan diterima Papua pada 2020 akan mencapai Rp 2,85 triliun. Sementara Papua Barat akan mendapat alokasi dana tambahan sebesar Rp 1,82 triliun.
Alokasi dana tambahan infrastruktur tahun depan untuk masyarakat Papua ini meningkat dibandingkan tahun 2019. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019, dana tambahan infrastruktur untuk Papua hanya sebesar Rp 4,26 triliun. Artinya, terjadi kenaikan hingga Rp 420 miliar pada tahun depan.
Sementara jika dirinci, dana tambahan untuk Papua pada 2019 adalah sebesar Rp 2,82 triliun. Sementara untuk Papua Barat sebesar Rp 1,44 triliun. Sehingga, dana tambahan infrastruktur untuk kedua daerah bertambah, masing-masing Rp 30 miliar dan Rp 380 miliar.
Sementara itu pada 2020, pemerintah juga akan menggelontorkan dana otonomi khusus bagi masyarakat Pulau Papua sebesar Rp 8,374 triliun. Angka ini naik tipis Rp 17 miliar sebesar dari tahun 2019 yang sebesar Rp 8.357 triliun.
Sumber:Tempo.co
Share:

Ibu Kota Baru, Siapkah Transportasi dan Infrastruktur di Sana?

TEMPO.COJakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI angkat bicara soal ibu kota baru yang ditetapkan pemerintah berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, menyebutkan sistem transportasi beserta infrastruktur yang telah dibangun di provinsi itu terhitung lebih unggul dan komplet ketimbang provinsi lainnya di pulau itu.
Dari sisi transportasi darat, Kalimantan Timur telah memiliki akses jalan utama yang mumpuni. "Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda ini sudah lama terhubung jalan nasional," kata Djoko dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.
Dalam waktu dekat, kata Djoko, pemerintah juga akan membuka akses jalan tol sepanjang 99,35 kilometer. Tol ini membentang dari Samarinda ke Balikpapan. 
Saat ini pemerintah pun telah mengerjakan proyek jembatan Pulau Balang. Jembatan tersebut didesain menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi titik ibu kota. 
Pembangunan yang diprediksi kelar pada 2021 ini digadang-gadang bakal mengefektifkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sebab, perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer. 
"Lalu sedang dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer," ujarnya. Tol Teluk Balikpapan nantinya menghubungkan Jalan Tol Samarinda dam Balikpapan serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
Adapun dari sisi kebandarudaraan, provinsi ini telah memiliki dua bandara. Keduanya adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Sementara itu, di sisi laut, saat ini tersedia dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Meski demikian, Djoko menilai transportasi umum di dalam kota Provinsi Kalimantan Timur belum terlampau mumpuni. "Belum seperti Jakarta," katanya. 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
Sumber:Tempo.co
Share:

Penerapan 5G di Ibu Kota Baru Seiring Infrastruktur Lain

TEMPO.COJakarta - Perusahaan teknologi komunikasi dan informatika Huawei Technologies menyatakan keterbukaan mereka tentang penerapan teknologi jaringan generasi kelima (5G) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota baru Indonesia.
"Kami memang belum dilibatkan dalam pembahasan tentang jaringan 5G di calon ibu kota baru Indonesia. Tapi, kami sangat terbuka jika ada inisiatif itu dari pemerintah," kata Chief Technical Officer Huawei Indonesia Vaness Yew selepas lokakarya "5G Open Mindset" di Jakarta, Jumat.
Vaness mengatakan penerapan jaringan teknologi komunikasi dan informatika di wilayah baru semestinya berjalan seiring dengan infrastruktur lain seperti transportasi, listrik, ataupun air.
"Secara keseluruhan, pembangunan kota baru itu harus punya standard yang serempak dan tidak berjalan sendiri-sendiri, termasuk ketersediaan jaringan komunikasi di dalam ruangan," kata Vaness.
Sementara, Direktur Strategi Teknologi Komunikasi dan Informatika Huawei Indonesia Mohammad Rosidi mengatakan pembangunan kota baru seperti lokasi calon ibu kota Tanah Air menjadi ajang untuk mengintegrasikan semua rencana infrastruktur.
"Semua pemangku kepentingan harus punya rencana yang terjalin bersama. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi di kawasan ibu kota baru harus menjadi cerminan kemajuan infrastruktur di wilayah lain di Indonesia," kata Rosidi.
Rosidi menambahkan sinergi rencana pembangunan infrastruktur itu termasuk regulasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengakses lokasi-lokasi titik jaringan telekomunikasi.
"Setidaknya, gedung-gedung milik pemerintah di ibu kota baru itu harus terbuka izinnya untuk dapat dimanfaatkan publik sebagai titik jaringan telekomunikasi karena telekomunikasi itu saat ini telah menjadi kebutuhan pokok," kata Rosidi.
Sumber:Tempo.co
Share:

Kritik Infrastruktur Pemerintah, JK: Untuk Kebaikan

TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan sikapnya yang kerap mengkritisi kebijakan infrastruktur pemerintah merupakan bentuk perhatiannya. Ia yakin sikap kritisnya tak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak kompak.
"Untuk kebaikan, saya bicara apa yang menurut pikiran saya itu benar," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
Sebelumnya, JK melancarkan kritik terkait proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi, LRT Palembang, hingga terakhir LRT Jabodetabek. Ia mengatakan seharusnya pembangunan infrastruktur harus efisien.
Meski bagitu, JK mengatakan kritik yang selama ini ia berikan bersifat membangun. Selalu ada solusi yang diusulkan bersamaan dengan kritik tersebut. "Jadi bukan soal asal kritik. Saya ingin menghemat uang negara," kata JK.
Ia mencontohkan pada pembangunan jalur Trans Sulawesi. Ia menilai seharusnya jalur ini lebih diprioritaskan dulu untuk mengangkut batubara dan semen agar mendapat untung dulu. Setelah itu, baru kemudian dikembangkan.
Meski kerap mengkritik kebijakan pemerintah sendiri, namun JK yakin hal ini tidak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kompak. Ia justru yakin hal ini dapat mendongkrak elaktibilitas Jokowi, yang saat ini maju kembali menjadi calon presiden.
"Justru mungkin akan naik, berarti pemerintah memperhatikan harus efisien. Justru kalau pemerintah boros bisa turun elektabilitasnya pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi," kata JK.
Sumber:Tempo.co
Share:

2024, Luhut Targetkan Infrastruktur Pariwisata Nias Terbangun

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Nias. Pembangunan infrastruktur dimulai dari pembenahan infrastruktur pendukung bandara yang menghubungkan sejumlah obyek wisata.
Pemerintah, kata Luhut, akan membangun link Toba ke Sibolga lalu Nias. Tak hanya itu, lapangan terbang juga sudah diperpanjang.
"Nah ini kita masih coba, karena di ujungnya itu ada gunung. Akan diperpanjang menjadi 2.700 meter supaya Boeing 737 itu bisa masuk. Sekarang kita sedang cari solusinya,” kata Luhut seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.
Luhut menuturkan pembenahan infrastruktur terutama bandara sangat krusial untuk mendukung pariwisata. Ia mencontohkan kasus serupa terjadi di Danau Toba, di mana setelah Bandara Silangit diperbaiki bahkan dijadikan bandara internasional, kunjungan wisatawan pun terus meningkat.
“Jadi infrastruktur itu harus jalan, seperti pengalaman kita di Silangit. Kalau airport jalan, sekarang tiap tahun ada 500 ribu orang yang berkunjung ke sana. Dari sini sama saja,” kata Luhut.
Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, dalam lima tahun ke depan atau 2024. pemerintah akan terus menjalankan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata. “Sudah menjadi program pembangunannya tetap, yaitu infrastruktur dari pelabuhan, bandara, jalan, listrik dan sebagainya. Ini tidak akan pernah tertinggal."
Luhut hadir mewakili Presiden RI membuka Puncak Sail Nias 2019 yang berlangsung di Dermaga Baru Teluk Dalam Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu. Turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dalam sambutannya, Luhut mengungkapkan tekad pemerintah untuk memajukan perekonomian Nias di sektor pariwisata. “Sesuai dengan tema Sail Nias kali ini 'Nias menjadi gerbang wisata bahari dunia', saya berharap saat daerah ini dibangun untuk pariwisata, rakyat siap dan menerima wisatawan dengan baik, perlu diingat pemerintah selalu ingin mensejahterakan rakyatnya. Tidak mungkin akan merugikan rakyatnya,” ujarnya.
Luhut mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pariwisata saat ini menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nias sendiri diminta untuk fokus pada dua potensi besar yang dimiliki, yakni pariwisata dan perikanan. Keramahtamahan masyarakat Nias menerima wisatawan adalah yang terpenting untuk memajukan sektor pariwisata di wilayah yang terkenal sebagai surga selancar dunia itu.
Sumber:Tempo.co
Share:

Kesenjangan Infrastruktur di Timur

Emilianus Yakob Sese Tolo
New Mandala Indonesia Fellow Australian National University College of Asia and the Pacific
Berdasarkan Global Competitiveness Report 2016-2017, infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 138 negara. Karena itu, setelah terpilih menjadi presiden pada Oktober 2014, Joko Widodo berjanji membangun 225 proyek infrastruktur prioritas, seperti 1.000 kilometer jalan raya, 3.000 km jalur kereta api, 24 pelabuhan, peningkatan kapasitas listrik 35 ribu megawatt, 33 bendungan, 29,8 km jembatan, beberapa bandar udara, dan infrastruktur Internet. Sebagian besar proyek infrastruktur Jokowi ini berfokus pada Indonesia timur. Hal ini menjadikan Jokowi salah satu presiden dalam sejarah Indonesia yang benar-benar memperhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur.
Alasan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur adalah agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memfasilitasi ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan konektivitas, serta mempererat kesatuan sosial dan politik bangsa. Apalagi saat ini 80 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia disumbangkan oleh Indonesia barat. Dengan demikian, inisiatif untuk membangun Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mencegah disparitas ekonomi dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut.
Namun, meskipun Jokowi tampaknya dapat merealisasi janjinya, terutama dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur, keberhasilan ini tidak dapat membawa kawasan itu keluar dari kemiskinan. Ini terjadi karena pembangunan terlalu berpusat di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Makassar.
Meskipun Makassar dibangun dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, Jokowi masih menaruh banyak perhatian untuk mengembangkan Makassar dan kota-kota satelit lain di Sulawesi. Beberapa tahun terakhir, Jokowi mengalokasikan banyak proyek infrastruktur strategis nasional di pulau itu. Dalam proyek pembangunan strategis nasional, Jokowi mengalokasikan 27 proyek di Sulawesi, 24 di Kalimantan, serta 13 di Papua dan Maluku.
Namun proyek-proyek itu mungkin hanya untuk memperkuat Makassar yang sudah mapan. Pembangunan lima pelabuhan, termasuk Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia timur, juga jalur kereta api yang menghubungkan Makassar dan Parepare, adalah tanda untuk memperkuat Makassar sebagai kota utama di Indonesia timur guna "mengeksploitasi" daerah dan kota lain di kawasan timur. Dengan demikian, pembangunan 11 pelabuhan di Indonesia timur, misalnya, terutama di pulau-pulau kaya sumber daya alam, seperti Kalimantan (4 pelabuhan), Papua (5), dan Maluku (2), adalah untuk memfasilitasi peredaran dan sirkulasi komoditas di Indonesia timur menuju Makassar dan Sulawesi.
Berdasarkan data ekspor tahun 2018, Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Makassar, memberikan kontribusi 2,43 persen (US$ 4,38 miliar) dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 180,04 miliar. Ekspor Sulawesi Selatan ini tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Sulawesi Tengah (2,84 persen) dan di atas Papua (2,19 persen), Papua Barat (1,57 persen), Maluku Utara (0,38 persen), Nusa Tenggara Barat (0,26 persen), Maluku (0,04 persen), dan Nusa Tenggara Timur (0,03 persen). Sebagai konsekuensinya, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional (4,7-5,27 persen). Selama periode "ledakan komoditas" (2010-2012), Sulawesi Selatan bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Pada 2018, pertumbuhan ekonominya 7,07 persen, tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Maluku Utara (7,92 persen).
Pendekatan pembangunan seperti ini hanya akan menghasilkan kesenjangan ekonomi antara Sulawesi, khususnya Makassar, dan daerah lain di Indonesia timur. Pada September 2018, ada tiga provinsi di kawasan itu yang tingkat kemiskinannya lebih dari 20 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Papua Barat (22,6 persen), dan Papua (27,43 persen). Tingkat kemiskinan di Maluku juga cukup tinggi, yakni 17,85 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan hanya 8,87 persen, lebih rendah daripada tingkat nasional yang 9,66 persen.
Meskipun pembangunan infrastruktur Jokowi mencapai sukses besar di beberapa daerah di Indonesia timur, khususnya Sulawesi, kemiskinan di sana tidak berkurang secara signifikan. Pada 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia timur, terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, masih sekitar 14,63-27,43 persen. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, rasio gini di desa-desa, terutama di Indonesia timur, meningkat menjadi 0,324 dibanding pada September 2017 yang sebesar 0,320.
Sumber:Tempo.co
Share:

Bukan Infrastruktur, Kubu Prabowo: Yang Penting Makan Daging

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik solusi infrastruktur yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden nomor urut o1 Jokowi - Ma'ruf Amin.
Kritik Gamal yang disampaikan melalui cuitan di Twitter melalui akun @dr. Gamal Albinsaid berisi perumpamaan negara dengan keluarga. "Ibarat kita keluarga di sebuah rumah, Ayah kita bilang, "Nak, Kita ndak usah bangun jalan dulu, Kita ndak usah berhutang dulu, Yang penting, Kamu makan daging minum susu, Kita punya uang berobat, Sanitasi kita perbaiki, Air minum kamu aman, Kamu sekolah tinggi jadi orang pintar," seperti dikutip dari cuitannya, Selasa, 26 Februari 2019.
Postingan itu juga disertai dengan video berdurasi 1 menit. Video itu sudah ditonton hingga 259 ribu kali. Sementara postingan Gamal hingga kini telah berkembang viral karena disukai oleh 11.000 orang dan dikomentari oleh 1.600 orang. Tak hanya itu, cuitan Gamal di-retweet sebanyak 4.400 kali.
Salah satu netizen, Yohanes Gultom mempertanyakan cuitan Gamal tersebut. "Tanpa mengurangi rasa hormat, dok: spy daging & susu murah jg butuh jalur distribusi yg efisien. Kirim guru & dokter jg butuh jalur transportasi. Kampanye yg mengeksploitasi emosi spt ini tdk mendidik," ujarnya seperti dikutip dari cuitan @yohanesgultom.
Ada juga Fajar Putranto yang menyanggah cuitan Gamal karena kebutuhan infrastruktur mendesak agar bisa memberi akes ke sejumlah sarana kesehatan. "Tapi ayah, bagaimana aku minum air yang bersih kalo pipa2 air saja tidak menjangkau rumah kita?? Bagaimana aku makan daging minum susu kalau yang berjualan hanya di kota2 karena jalanan dan jembatan ke kampung kita rusak parah?? Bagaimana aku sekolah, kalau bangunannya rusak??" katanya seperti dikutip dari @fajarDputra.
Selang sehari kemudian Gamal kembali menyampaikan cuitannya. "Membangun jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan makanan dan gizi untuk mengatasi kelaparan dan stunting, kesehatan untuk masyarakat kita, improved sanitation, dan air minum yang aman. Ini soal skala prioritas. Terima kasih Bang @budimandjatmiko. Senang bisa berdiskusi," ujarnya seperti dikutip dari akun @dr. Gamal Albinsaid, Rabu, 27 Februari 2019. 
Cuitan yang juga menanggapi pertanyaan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko itu hingga kini telah dikomentari sebanuak 219 orang. Tak hanya itu, cuitan tersebut juga disukai oleh 2.130 orang dan di-retweet hingga 884 kali. 
Bersamaan dengan cuitan itu, Gamal mengunggah sejumlah infografik. Infografik pertama mengetengahkan tiga masalah stunting di Indonesia. Ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018.
Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen. Selain itu ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018. Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen.
Ada juga infografik soal dampak stunting terhadap penurunan PDB 3 persen dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 300 triliun. Ada juga dampak buruk stunting yang di antaranya menurunkan IQ 11 poin serta menurunkan pendapatan 22 persen. Infografik tersebut disarikan dari data Kementerian Kesehatan, TNP2K, World Bank, Bappenas.
Pada infografik berikutnya, Gamal menampilkan daftar negara ASEAN dengan proporsi populasi yang memiliki akses ke sanitasi yang lebih baik (improved sanitation) pada tahun 2017. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan jumlah populasi 67,9 persen, atau di bawah negara-negara seperti Filipina, Laos, Kamboja. Infografik ini didasarkan pada data ASEANstats, 2018.
Sementara pada infografik ketiga, dipaparkan soal proporsi populasi dengan askes air minum yang aman. Indonesia berada di posisi ke-0 dengan populasi 72 persen atau di atas Kamboja yang angkanya mencapai 64,8 persen. Adapun sumber data untuk infografik itu adalah ASEANstats, 2018.
Sedangkan pada infografik terakhir ada perbandingan peringkat indeks kelaparan global Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 indeks di angka 21,9, lalu naik pada 2017 ke angka 22 dan pada tahun 2018 angkanya turun ke 21,9. Artinya, kelaparan di Indonesia berada pada level serius. Sumber data untuk infografik itu adalah Global Hunger Index, 2014-2018.
Sumber:Tempo.co
Share:

Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Menunggu Undang-undang

TEMPO.CO, Jakarta – Proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru belum akan dilaksanakan sebelum undang-undang tentang pemindahan pusat negara itu terbit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, memastikan kementeriannya akan patuh terhadap aturan.
“Kita ikutin aturannya. Ini sudah masa depan, jadi enggak bisa grusa-grusu,”ujar Basuki di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Beleid yang dimaksud ialah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Revisi beleid yang di dalamnya mengundangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan itu sedang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif.
Basuki mengatakan kementerian akan membuat kajian pembangunan ibu kota negara (IKN) setelah revisi undang-undang disahkan. Meski begitu, ia memastikan pembuatan masterplan dan desain rancang bangun infrastruktur tak bakal menunggu beleid. “Kan saya tidak bisa menunggu setelah beres semua baru desain. Akhir tahun ini harus ada set plan-nya,”ujarnya.
Berdasarkan pembabakan waktu yang disusun Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN, desain rancang bangun dan masterplan akan digarap mulai 2019 hingga 2020. Sedangkan peletakan batu pertama dan proyek pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru dijadwalkan berjalan mulai semester kedua 2020.
Menurut Basuki, proyek pengerjaan infrastruktur akan diawali dengan pembangunan jalan, seperti jalan non-tol di dalam kota. Pembangunan akses jalan penghubung menuju bandara dan pelabuhan juga bakal menjadi prioritas. “Namun, pembebasan lahannya nanti di ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional),” katanya. 
Pemerintah merencanakan pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Sebagai uang muka untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru, Kementerian PUPR membutuhkan dana awal sebesar Rp 865 milar.
Sumber:Tempo.co
Share:

Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Jokowi Sebut Kemiskinan Diatasi

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang kabinet terakhirnya hari ini membeberkan sejumlah keberhasilan pemerintah selama lima tahun terakhir atau periode 2014-2019. Ia menyebutkan pemerintah telah melakukan reformasi di sejumlah bidang mulai dari infrastruktur, fiskal, perizinan, hingga perlindungan sosial.
"Saya melihat selama lima tahun ini kita telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh lebih produktif lebih merata," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis, 3 Oktober 2019.
Dalam sidang kabinet paripurna terakhir masa pemerintahan Jokowi-JK  periode 2014-2019 ini, Presiden menyatakan infrastruktur sudah dibangun dengan arah Indonesiasentris. Tak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama kepada masyarakat 40 persen terbawah.
Meski reformasi struktural telah dilakukan secara besar-besaran pada periode pertama kepemimpinannya, dia mengakui bahwa hal tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan besar yang akan dilanjutkan pada periode kedua.
Dalam lima tahun ke depan, dia berjanji akan banyak prosedur dan aturan yang dipangkas demi meningkatkan daya saing Indonesia di mata rantai ekonomi dunia. "Saya melihat banyak hal yang telah berjalan karena itu kehandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam rancangan RPJMN tahun 2020-2024," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama lima tahun ini," katanya.
Menurut Jokowi, para menteri dan kepala lembaga telah sangat banyak membantu dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mencapai visi dan program prioritas. Ia tidak memungkiri masih adanya beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan disebabkan keterbatasan pemerintah.
Sumber:Tempo.co
Share:

Jepang Rajai Proyek Infrastruktur di Asia Tenggara, Kalahkan Cina

TEMPO.COJakarta - Laporan terbaru dari Fitch Solutions menunjukkan bahwa Jepang merajai proyek infrastruktur di Asia Tenggara. Dengan demikian, negara Sakura ini mengalahkan Cina dalam hal pengerjaan proyek infrastruktur di sejumlah negara di Asia Tenggara. 
Proyek infrastruktur yang didukung oleh Jepang antara lain di enam negara ekonomi terbesar ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Nilai proyek infrastruktur Jepang di enam negara ini saja mencapai US$ 367 miliar. Adapun, nilai proyek infrastruktur yang didukung Cina mencapai US$255 miliar.
Angka-angka tersebut menggarisbawahi maraknya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara, serta dominasi Jepang atas Cina. Meskipun Presiden Xi Jinping mendorong untuk membelanjakan kereta api dan pelabuhan melalui program Belt and Road Initiative, nyatanya Cina tetap belum mampu mengalahkan Jepang.
Angka-angka Fitch terbaru, hanya menghitung proyek yang tertunda atau proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan, studi kelayakan, tender dan saat ini sedang dibangun. "Data Fitch pada Februari 2018 menempatkan investasi Jepang pada US$230 miliar dan Cina pada US$155 miliar," seperti dikutip melalui Bloomberg, Ahad, 23 Juni 2019 waktu setempat.
Dari sejumlah negara ASEAN yang melibatkan Jepang dalam proyek infrastrukturnya, Vietnam sejauh ini merupakan yang terbesar. Nilai proyek Jepang yang masih berjalan di Vietnam mencapai US$209 miliar atau lebih dari setengah total nilai proyek infastruktur Jepang. 
Proyek itu termasuk pengadaan kereta api berkecepatan tinggi senilai US$58,7 miliar. Proyek infrastruktur itu nantinya akan menghubungkan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh di Vietnam.
Sumber:Tempo.co
Share:

TP4 Bantu Pembangunan Infrastruktur Lebih Cepat dan Berkualitas


Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta disebut-sebut sebagai pembangunan bandara tercepat yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Selain karena kerja keras dan komitmen yang selalu dipegang teguh Angkasa Pura I selaku pengelola lapangan terbang tersebut, beberapa pihak di luar itu jaga memainkan peran yang sama pentingnya.

Salah satunya adalah Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi menyebut TP4 sangat membantu kelancaran pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta hingga akhirnya infrastruktur tersebut bisa selesai lebih cepat dari yang diharapkan.

Dari target pengerjaan 24 bulan, bandara yang terletak di Kulonprogo itu bisa rampung hanya dalam 17 bulan.

"TP4 membantu kami dalam banyak hal. Mulai dari sisi administrasi. Ketika ada masalah legal, kami langsung konsultasi untuk mencari solusi dan mereka selalu bisa memberikan masukan yang baik," ujar Faik, Minggu 1 September 2019.

Secara riil, TP4 mengeluarkan Legal Opinion/Pendapat Hukum, Legal Advice berupa review semua perjanjian, addendum, saran-saran, rekomendasi-rekomendasi dan melaksanakan pengawasan, monitoring/site visit terhadap progress pekerjaan sesuai dengan kontrak serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Faik mengatakan mereka selalu memastikan bahwa konstruksi yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

"Jadi ini bukan hanya soal cepat. Kualitas konstruksi juga diawasi dengan ketat," sambungnya.
Sedianya, tidak hanya Bandara Internasional Yogyakarta yang terbantu oleh hadirnya TP4. 

Proyek-proyek lain yang dikelola AP I seperti pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar juga berjalan dengan lebih baik karena pengawasannyang dilakukannTP4.

"Pembangunan terminal di Bandara Ahmad Yani Semarang juga bisa selesai dalam 11 bulan, padahal target kami 18 bulan," tutur Faik.

Faik mengungkapkan keterlibatan TP4 dalam pembangunan infrastruktur juga telah mengubah iklim investasi di Indonesia.

Dulu, badan usaha milik negara tersebut merasa khawatir untuk melaksanakan investasi di sektor pengembangan infrastruktur.

"Kami takut ada kesalahan yang akhirnya berujung pada masalah hukum. Akhirnya banyak dari kami yang menahan diri," ucapnya.

Namun, dengan pengawalan tim dari Kejaksaan Agung, pelaku usaha tidak lagi khawatir karena seluruh proses diawasi dan dengan seksama dan dikawal dengan baik sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen dapat segera dilaksanakan tanpa adanya keragu-raguan.

Ia menyebut, realisasi investasi AP I melonjak drastis sejak TP4 terjun mengawasi proyek infrastruktur. Pada 2018, investasi perseroan mencapai Rp 12 triliun pada 2018 dan ditargetkan tumbuh lagi hingga Rp 17,5 triliun pada tahun ini.

"Jumlah itu jauh dari periode 2014-2017 yang rata-rata per tahun hanya Rp 3,6 triliun," papar Faik.

Telan Biaya Rp 11 T


Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta sendiri menelan biaya untuk pembebasan tanah dan proses konstruksi sekitar Rp 11 triliun dengan kontrak tahun jamak.

Bandara tersebut dibangun untuk mengakomodir jumlah penumpang pesawat terbang yang melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sdh mencapai 8,4 juta orang di 2018, sementara kapasitas tampung bandara eksisting Adi Soetjpto hanya mampu menampung 1,8 juta penumpang per tahun.

"Jadi sangat tidak nyaman dari sisi pelayanan. Pesawat juga sering ditahan di atas karena kepadatan yang terjadi dan itu sangat mempengaruhi resiko keselamatan penerbangan ," ucapnya.

Kini dengan adanya bandara baru YIA, Yogyakarta yang merupakan salah satu provinsi dengan beragam destinasi wisata memiliki bandara yang jauh lebih mumpuni dengan kapasitas tampung hingga 20 juta penumpang per tahun.

Bandara Internasional Yogyakarta juga bisa disinggahi pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dengan muatan penuh.

"Kami yakin, dengan bandara yang jauh lebih besar kapasitasnya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Yogjakarta lebih tinggi lagi melalui pengembangan pariwisata dan logistik yang dikembangkan melalui kemudahan akses dan conectivity yang dikembangkan di bandara YIA yang baru tersebut," tandasnya.
Sumber:Liputan6.com
Share:

Gencar Bangun Infrastruktur, Jepang Ingatkan RI Jaga Kelestarian Hutan


Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini terus giat melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga ke kawasan terdalam. Namun begitu, sebagai pihak luar, Jepang coba mengingatkan agar Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hutannya.

Direktur Eksekutif Great Forest Wall Project yang berasal dari Negeri Matahari Terbit, Makoto Nikkawa, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memang perlu, tetapi jangan sampai merusak hutan.

"Di zaman sekarang ini pembangunan berkelanjutan penting sekali. Apalagi bidang usaha di bidang kehutanan, penting untuk menjaga kelanjutan semua pihak," imbuh dia dalam acara 6th Year Anniversary Planting 10 ribu Trees Initiatives yang diselenggarakan APP Sinar Mas di Kabupaten Siak, Riau, Selasa (3/9/2019).

Dia mengatakan, menjaga kelestarian lingkungan memang merupakan masalah paling sulit saat ini. Itu terbukti dengan maraknya kasus kebakaran hutan seperti yang terjadi di kawasan Amazon, Brazil, hingga angin topan dahsyat di Amerika Serikat.

"Dengan latar belakang ini, kalau melihat inisiatif APP bekerjasama dengan pihak terkait, penanaman 10 ribu pohon selama 6 tahun, kami percaya ini akan berlanjut dengan berhasil lagi ke depannya," ujarnya.

"Dan sebagai masyarakat, dengan kegiatan begitu harus mendukung supaya lingkungan bisa terjaga. Kebetulan APP punya cabang di Jepang, jadi kominikasi bisa terus terjaga," dia menambahkan.

Sementara itu, Perwakilan Relawan Jepang Yoshiko Sakai juga menyoroti perubahan iklim (climate change) sebagai salah satu dampak dari perilaku manusia yang banyak membangun tanpa mempertimbangkan faktor alam.

"Untuk Indonesia, saya sudah melihat kita harus melakukan perbaikan untuk climate change. Dengan tugas berat ini, acara penanaman pohon bisa berkembangan dengan lebih baik dan melanjutkan kegiatan ini," ungkap dia.

"Jadi program penanaman pohon ini milik semua, milik dunia. Paling tidak kita tetap kerjasama tanam pohon supaya bisa memperlambat program perubahan iklim saat ini," tandasnya.

Komitmen Sinar Mas Agribusiness buat Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan

Sinar Mas Agribusiness and Food, perusahaan agro bisnis global yang memiliki bisnis kelapa sawit terintegrasi dari hulu hingga hilir menyampaikan inisiatif unggulan perusahaan pada saat acara halal bihalal, Selasa (17/7/2018).

Salah satu dilakukan lewat kampanye bertajuk Extraordinary Everyday. Selain itu juga memaparkan mengenai capaian terakhir perusahaan hingga ke kebun kelapa sawit (traceability to plantation/TPP) untuk kebutuhan pabrik milik perusahaan.

Head of Corporate Communications Sinar Mas Agribusiness and Food, Wulan Suling mengatakan, kampanye Extraordinary Everyday tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kisah rill dari sosok-sosok di balik produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab.

"Lewat kampanye ini, kami ingin tampilkan sisi lain dari industri kepala sawit yakni manusia yang terlibat di dalamnya. Kampanye ini akan menampilkan sosok inspiratif yakni seorang petani, guru SD, dan juga seorang ahli pangan dari Jakarta," tutur dia di Jakarta, Selasa pekan ini.

Kampanye ini juga memberikan wawasan bagaimana perseroan meningkatkan program TPP berkelanjutan, mendukung pembangunan masyarakat, dan mendorong peningkatan gizi lewat rantai nilai minyak sawit.

"Di akhir 2017 perseroan berhasil capai 100 persen TTP bagi seluruh 44 pabrik milik sendiri. 

Dengan ini perseroan bisa menjangkau lebih dari 70 pemasok yang membeli dari sekitar 11 ribu petani swadaya yang mengelola 40 ribu hektae perkebunan kelapa sawirt," ujar Head of Downstream Sustainability Implementation Sinar Mas Agribusiness and Food, Daniel Prakarsa.

Meski begitu, kata Daniel, masih banyak pekerjaan besar perseroan untuk memetakan rantai pasok dari 427 pemasok independen lainnya. Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari upaya perseroan untuk mencapai TTP hingga ke perkebunan pada 2020.
Sumber:Liputan6.com
Share:

Recent Posts