Pembangunan Infrastruktur 2020 Fokus di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih akan melanjutan pembangunan infrastruktur pada tahun depan. di 2020, pembangunan infrastruktur akan difokuskan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi," jelas dia pada pidato nota keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2019). 

Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.

"Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh," kata dia. 

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money," kata dia.

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 2020 di Angka 5,3 Persen

Presiden Joko Widodo membungkukan badan ke arah pimpinan DPD-DPR sebelum menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Di Sidang Bersama DPR-DPD ini, Jokowi mengenakan pakaian adat Sasak, NTB. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo menyebut target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 adalah 5,3 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan ditekankan pada sektor konsumsi.

"Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat," ujar Presien Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019). 

Lebih lanjut, Jokowi menyebut nilai tukar dolar AS akan melemah menuju Rp 14.400. Ia menyebut hal itu diakibatkan kondisi ekonomi global yang volatile alias penuh ketidakpastian.

Meski sedang ada disrupsi dagang, Jokowi yakin Indonesia akan tetap menjadi primadona investasi. Pasalnya, Indonesia memiliki telah mendapatkan citra positif dan iklim investasi akan terus dijaga.

"Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%.

Pencapaian lain Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.

"Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018," jelas Jokowi.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

PGN Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Hal itu akan diwujudkan PGN melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perwujudan bauran energi gas bumi sebesar 22 persen pada 2025 dan 24 persen pada 2050.

"Bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup ke green energy akan mendorong kebutuhan gas bumi akan semakin besar. Komitmen PGN adalah menyediakan energi baik gas bumi untuk rumah tangga dan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri," jelas Rachmat Hutama usai RUPSLB PGN di Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya, membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

Jadi Perusahaan Terbesar di ASEAN

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (TPG PGN).

Melalui sinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya, PGN saat ini telah menjadi salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN.

Melalui upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang akan dibangun, PGN berharap dapat menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara efisien.

"Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas tapi sebagai bagian dari alat produksi yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional," jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, sampai semester I/2019 PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD. PGN melayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 km, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km.

"Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh," tandas Rachmat.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

TP4 Bantu Pembangunan Infrastruktur Lebih Cepat dan Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta disebut-sebut sebagai pembangunan bandara tercepat yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

Selain karena kerja keras dan komitmen yang selalu dipegang teguh Angkasa Pura I selaku pengelola lapangan terbang tersebut, beberapa pihak di luar itu jaga memainkan peran yang sama pentingnya.

Salah satunya adalah Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi menyebut TP4 sangat membantu kelancaran pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta hingga akhirnya infrastruktur tersebut bisa selesai lebih cepat dari yang diharapkan.

Dari target pengerjaan 24 bulan, bandara yang terletak di Kulonprogo itu bisa rampung hanya dalam 17 bulan.

"TP4 membantu kami dalam banyak hal. Mulai dari sisi administrasi. Ketika ada masalah legal, kami langsung konsultasi untuk mencari solusi dan mereka selalu bisa memberikan masukan yang baik," ujar Faik, Minggu 1 September 2019.

Secara riil, TP4 mengeluarkan Legal Opinion/Pendapat Hukum, Legal Advice berupa review semua perjanjian, addendum, saran-saran, rekomendasi-rekomendasi dan melaksanakan pengawasan, monitoring/site visit terhadap progress pekerjaan sesuai dengan kontrak serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Faik mengatakan mereka selalu memastikan bahwa konstruksi yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

"Jadi ini bukan hanya soal cepat. Kualitas konstruksi juga diawasi dengan ketat," sambungnya.

Sedianya, tidak hanya Bandara Internasional Yogyakarta yang terbantu oleh hadirnya TP4. 

Proyek-proyek lain yang dikelola AP I seperti pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar juga berjalan dengan lebih baik karena pengawasannyang dilakukannTP4.

"Pembangunan terminal di Bandara Ahmad Yani Semarang juga bisa selesai dalam 11 bulan, padahal target kami 18 bulan," tutur Faik.

Faik mengungkapkan keterlibatan TP4 dalam pembangunan infrastruktur juga telah mengubah iklim investasi di Indonesia.

Dulu, badan usaha milik negara tersebut merasa khawatir untuk melaksanakan investasi di sektor pengembangan infrastruktur.

"Kami takut ada kesalahan yang akhirnya berujung pada masalah hukum. Akhirnya banyak dari kami yang menahan diri," ucapnya.

Namun, dengan pengawalan tim dari Kejaksaan Agung, pelaku usaha tidak lagi khawatir karena seluruh proses diawasi dan dengan seksama dan dikawal dengan baik sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen dapat segera dilaksanakan tanpa adanya keragu-raguan.

Ia menyebut, realisasi investasi AP I melonjak drastis sejak TP4 terjun mengawasi proyek infrastruktur. Pada 2018, investasi perseroan mencapai Rp 12 triliun pada 2018 dan ditargetkan tumbuh lagi hingga Rp 17,5 triliun pada tahun ini.

"Jumlah itu jauh dari periode 2014-2017 yang rata-rata per tahun hanya Rp 3,6 triliun," papar Faik.

Telan Biaya Rp 11 T

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta sendiri menelan biaya untuk pembebasan tanah dan proses konstruksi sekitar Rp 11 triliun dengan kontrak tahun jamak.

Bandara tersebut dibangun untuk mengakomodir jumlah penumpang pesawat terbang yang melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sdh mencapai 8,4 juta orang di 2018, sementara kapasitas tampung bandara eksisting Adi Soetjpto hanya mampu menampung 1,8 juta penumpang per tahun.

"Jadi sangat tidak nyaman dari sisi pelayanan. Pesawat juga sering ditahan di atas karena kepadatan yang terjadi dan itu sangat mempengaruhi resiko keselamatan penerbangan ," ucapnya.

Kini dengan adanya bandara baru YIA, Yogyakarta yang merupakan salah satu provinsi dengan beragam destinasi wisata memiliki bandara yang jauh lebih mumpuni dengan kapasitas tampung hingga 20 juta penumpang per tahun.

Bandara Internasional Yogyakarta juga bisa disinggahi pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dengan muatan penuh.

"Kami yakin, dengan bandara yang jauh lebih besar kapasitasnya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Yogjakarta lebih tinggi lagi melalui pengembangan pariwisata dan logistik yang dikembangkan melalui kemudahan akses dan conectivity yang dikembangkan di bandara YIA yang baru tersebut," tandasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Gara-gara Sutet, Tol Japek Layang Nyaris Gagal Dipakai saat Natal

Jakarta - Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) bisa digunakan saat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru). Rupanya proyek yang masih tahap penyelesaian ini sempat hampir gagal bisa digunakan saat Nataru.

Project Manager Tol Jakarta- Cikampek II Elevated Fatkhur Rozaq menjelaskan, di KM 17 ada tiang sutet yang bersimpangan dengan jalur tol layang tersebut. Oleh karenanya Tower Sutet harus ditinggikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaan.

"Ada kendala untuk proyek elevated, ada Sutet di KM 17, di mana, ini yang memang jadi kendala," kata dia di lokasi proyek, KM 17, Rabu (18/9/2019).

Sebelum sutet ditinggikan membuat satu span belum bisa tersambung. Otomatis pekerjaan ke depan belum bisa diselesaikan.

Peninggian Tower Suter itu pun sudah dibahas sampai ke level Kantor Staf Presiden. Proses tersebut pun sempat tertunda dari yang direncanakan April. Itu disebabkan waktunya berbarengan dengan momentum Pemilihan Umum. Sementara peninggian Tower Suter berpotensi mengganggu stabilitas karena menyangkut listrik.

"Di mana pekerjaan atau kegiatan yang berpotensi ada gangguan stabilitas nasional sementara ditunda, sehingga kita baru bisa bekerja setelah Lebaran," sebutnya.

Proses tersebut membutuhkan waktu 7 minggu, dan mengharuskan terjadi 7 kali pemadaman saat Sabtu dan Minggu.

"Saat ini Alhamdulillah kemarin sudah terealisasi peninggian kabel sementaranya di tanggal 8 September, sehingga hambatan untuk menyelesaikan proyek elevated ini sudah tertangani," jelasnya.

Namun sejalan dengan proses peninggian Tower Suter saat itu, tim di lapangan melakukan inovasi dengan melakukan pekerjaan yang sekiranya bisa digarap sambil menunggu Sutet tersambung.

Mereka melakukan pekerjaan pengaspalan yang semestinya baru bisa dikerjakan setelah slap di Sutet tersambung. Saat itu proses pengaspalan baru bisa dilakukan di area yang terbatas.

"Kalau memperhatikan schedule normatif, artinya mengikuti sekuen setelah slap itu tersambung, atau aspal atau pekerjaan di lokasi Sutet itu tersambung, semestinya dibutuhkan waktu minimal 12 minggu. Jadi mestinya itu selesai di minggu kedua Desember kalau mengikuti sekuen pekerjaannya," tambahnya.

Jika itu terjadi maka Tol Japek Layang tidak akan bisa digunakan saat Nataru. Untungnya kondisi itu berhasil diatasi.

Sumber:Detik.com

Share:

Read More

Di Ibu Kota Baru, PNS Dapatnya Apartemen Bukan Rumah

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan didesain untuk menampung 1,5 juta penduduk. Ibu kota tersebut akan dibangun di atas lahan 40 ribu hektar (ha).

Namun, untuk tahap awal yang akan dibangun ialah 6.000 ha. Lahan itu untuk aktivitas pemerintahan.

"Di 6.000 hektar government district, isinya adalah istana, gedung DPR, seluruh kantor kementerian, plus perumahan dinas ASN," ujarnya dalam acara Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Khusus rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Bambang menyebut desainnya ialah hunian vertikal. Dia bilang, di ibu kota baru tidak lagi menggunakan istilah rumah dinas tapi rumah susun dinas atau apartemen dinas.

"Dan nanti desainnya, meskipun agak early, meskipun wilayah luas sekali, karena paham Kalimantan paru-paru dunia, bangunnya vertikal. Termasuk istilah rumah dinas bukan lagi landed house, yang memakan tanah sangat luas tapi semua ke atas. Namanya bukan lagi rumah dinas tapi rumah susun dinas atau apartemen dinas," paparnya.

Lanjut Bambang, dalam pemindahan ibu kota ini setidaknya ada 180 ribu PNS pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru.

"Nanti ada migrasi PNS yang di pusat termasuk pejabatnya eksekutif, legislatif, yudikatif sekaligus menegaskan DPR itu pindah, Mahkamah Konstitusi pindah, Mahkamah Agung pindah. Kalau semua dihitung kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN. TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada di sana karena Mabes Polri ikut pindah," ungkapnya.

Sumber:Detik.com

Share:

Read More

Tol Japek Layang Kantongi Sertifikat Layak Operasi Bulan Depan

Jakarta - Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) ditargetkan menerima sertifikat laik fungsi pada Oktober 2019. Dengan demikian tol layang tersebut bisa digunakan saat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

"Diharapkan akhir Oktober ini sudah ada sertifikasinya untuk bisa dinyatakan jalan ini bisa layak untuk difungsionalkan atau operasikan," kata Project Manager Tol Jakarta- Cikampek II Elevated Fatkhur Rozaq di lokasi proyek, KM 17, Rabu (18/9/2019).

Seluruh pekerjaan konstruksi ditargetkan rampung September ini. Dengan begitu selanjutnya bisa dilaksanakan uji laik operasi.

"Ini bagian dari proses uji laik operasi atau jalan layang ini bisa difungsikan harus melalui uji beban, uji kekesatan. Ini yang menjadi faktor cukup siginifikan adalah uji beban," jelasnya.

Menurutnya tol layang dengan bentang panjang 36 KM menjadi tantangan tersendiri. Uji beban ini, sesuai arahan dari KKJTJ harus dilakukan di semua pekerjaan long span dan pekerjaan-pekerjaan dengan span-span yang mewakili.

Menurutnya ada beberapa titik yang harus dilakukan uji beban, dan itu juga membutuhkan waktu dan instalasi instrumen yang membutuhkan tingkat ketelitian dan pengamatan yang tinggi. Ditargetkan uji beban ini berlangsung selama Oktober.

"Setelah itu baru dibuatkan sertifikasinya untuk jalan layang ini bisa aman untuk dioperasikan. Mungkin tahapan-tahapan pekerjaannya seperti itu," tambahnya.

Sumber:Detik.com

Share:

Read More

Anies Baswedan: Pembangunan Infrastruktur Harus Jelas Tujuannya

Kapanlagi Plus - Pada sebuah acara santai bincang-bincang bersama awak media, Anies Baswedan menyempatkan diri untuk bergabung. Acara tersebut tepatnya dilakukan pada Rabu (25/1) di bilangan Gadjah Mada, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan itu, Anies membahas tentang infrastruktur Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 ini menjelaskan bila pembangunan infrastruktur sangat penting.

Meski begitu, Anies menegaskan bila harus ditekankan tujuan dan manfaat pembangunan fisik. Artinya, pembangunan tersebut harus jelas peruntukannya.

Lebih lanjut dengan mengetahui kejelasan peruntukannya, menurut Anies akan bisa dilihat, pemerintah memihak pada kelompok yang mana. Dari situ nanti bisa dilakukan evaluasi.

Sebab, menurut Anies, gagasan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari tujuan membangun manusia. Ia berpendapat seluruh warga Jakarta harus terlayani dengan baik melalui implementasi kinerja positif.

Menurut Anies, pembangunan di Jakarta harus bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh warga Jakarta.

Sumber:Kapanlagi.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur Bikin Investor Pariwisata Berdatangan ke Bandung

Kapanlagi Plus - Keindahan Bandung memang tak pernah gagal bikin wisatawan berkunjung. Bukan saja menawarkan keindahan alam, Bandung juga menawarkan wisata kuliner yang begitu lezat. Wisatawan makin betah berkunjung ke Bandung dengan banyaknya gerai fashion yang menawarkan diskon besar.

Di samping itu, munculnya berbagai rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan bakal menjadi magnet bagi para investor. Salah satunya terlihat dari hadirnya peritel besar asal Swedia yang menanamkan investasi senilai Rp1,4 triliun di Padalarang.

Hal ini diamini Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB Dadang Dahyar. Menurutnya, berbagai rencana pembangunan infrastruktur, seperti cable car, kereta cepat, dan pembukaan destinasi wisata baru memicu datangnya investor.

"Kehadiran para investor tentunya juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya, Rabu (17/4).

Dia menuturkan, kehadiran peritel asal Swedia, IKEA diprediksi bisa mendatangkan ribuan orang ke Bandung Barat. Hal itu bisa menjadi peluang untuk mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, sehingga bisa menarik lebih banyak investor di sektor lainnya.

Menurut Dadang, sejauh ini promosi investasi dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran di tingkat nasional. Melalui kegiatan itu, Pemkab mempromosikan potensi unggulan dari setiap dinas.

Dia mencontohkan, potensi pariwisata di Bandung Barat dipromosikan dengan menampilkan beberapa objek wisata serta berbagai bunga khas dari Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong. Dari Dinas Pertanian, ditampilkan produk-produk pertanian, seperti kopi. Sementara dari Dinas Perdagangan, dipromosikan produk-produk UMKM.

Dari berbagai promosi yang dilakukan, lanjut dia, pariwisata di Bandung Barat sering menjadi perhatian. Pengunjung tertarik dengan keindahan alam, seperti di Curug Malela serta beberapa objek wisata di Lembang.

"Jika ada yang tertarik untuk berinvestasi, langsung kami hubungkan dengan dinas terkait. Sebab, tugas kami hanya mempromosikan," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap para investor. Asalkan, mereka mematuhi aturan yang berlaku dengan menempuh berbagai prosedur, seperti perizinan.

Sejauh ini, banyak investor yang tertarik untuk membangun tempat wisata di Lembang dan sekitarnya. Selain itu, pembangunan perumahan juga banyak diminati investor.

"Yang mau berinvestasi, silakan. Kami tidak akan persulit izin selama aturan ditempuh. Misalnya untuk membangun di Lembang, itu terikat dengan aturan KBU (kawasan Bandung utara). Itu silakan jalani prosedurnya," ujar Umbara.

Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, sektor pariwisata saat ini telah ditetapkan menjadi core ekonomi bangsa. Pertumbuhannya semakin meroket dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang pesat.

Hal ini jelas memacu pertumbuhan investasi di sektor pariwisata. Pariwisata makin terlihat seksi dimata investor. Hingga kuartal I tahun 2018, nilai realisasi investasi pariwisata sudah mencapai 21,67% atau US$ 433,5 juta. Padahal target tahun ini hanya sebesar US$ 2.000 juta.

Dengan pertumbuhan yang besar, dipastikan pariwisata akan menjadi sumber devisa terbesar Indonesia. Alasannya cukup jelas. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Untuk itu investasi di sektor pariwisata jelas akan menguntungkan.

"Jadi investasi di Indonesia, di pariwisata pasti bikin untung. Pariwisata merupakan salah satu leading sector di Indonesia. Komitmenya jelas. Potensinya berlimpah. Apalagi saat ini investor asing telah banyak yang melirik. Jadi investor lokal kalau masih ragu berinvestasi di sektor pariwisata ya rugi. Masuk sekarang sebelum terlambat," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Sumber:Kapanlagi.com

Share:

Read More

Jalan Tol Pertama Ibu Kota Baru Akan Beroperasi Akhir Oktober

VIVA – Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Wilayah ibu kota berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini sejumlah ruas jalan tol telah dibangun PT Jasa Marga Tbk. 

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100 persen.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan oleh masyarakat pada akhir Oktober 2019.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Kami optimis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” kata Danang dari keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Minggu 8 September 2019.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 Triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya. 

“Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4jam, menjadi hanya satu jam.

Sumber:VIVA.co.id

Share:

Read More

Tunggu Jalur Dukuh Atas Selesai, Operasional LRT Mundur 2021

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan operasi komersial Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) tahap pertama akan menunggu penyelesaian konstruksi di jalur Dukuh Atas. Hal ini membuat target pengoperasian mundur menjadi 2021 dari sebelumnya yang ditentukan dimulai tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan semula LRT Jabedebek tahap pertama akan dioperasikan secara komersial dari jalur Cibubur hingga Cawang saja. Namun, hal itu diubah setelah mendapatkan usulan dari sejumlah pihak.

"Konsultan menyampaikan kalau hanya sampai Cawang nanti jumlah penumpangnya sedikit, sehingga ada pengaruhnya terhadap subsidi yang diberikan. Jadi kami baru akan operasionalkan apabila bisa dari Cibubur sampai Dukuh Atas," papar Budi, Jumat malam (13/9).

Saat ini, tingkat kemajuan proyek LRT jalur Cibubur-Cawang sudah lebih dari 90 persen. Sementara, Cawang-Dukuh Atas baru sekitar 60 persen.

Kemudian, kemajuan konstruksi di jalur Bekasi-Cawang rata-rata 80 persen. Lalu, khusus depo nya sendiri baru 20 persen.

"Minggu depan saya akan rapat. Saya akan minta laporan detail bagaimana konstruksi yang ada di Dukuh Atas," terang Budi.

Kendati target operasi komersial LRT tahap pertama mundur, tetapi Budi menyatakan uji coba yang direncanakan pada September atau Oktober 2019 mendatang tetap akan dilakukan. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan tepatnya uji coba dilaksanakan.

"Kalau hanya uji coba saja bisa. Belum ada tanggal, itu teknislah," jelas Budi.

LRT di Daerah Lain

Selain di Jabedebek, pemerintah sedang berupaya membangun LRT di tempat lain, seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Bedanya, Kemenhub akan menggandeng swasta untuk merealisasikan pembangunan itu.

Budi menyatakan pembangunan LRT selanjutnya rencananya akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pihaknya kini sedang melakukan studi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

"Kami sedang studi. Lalu juga kami sedang siapkan desainnya," ucap Budi.

Sejauh ini, Budi menyebut pemerintah belum membuka pembicaraan atau menawarkan kepada pihak swasta. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut terkait target eksekusi dari rencana tersebut.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More